BEM KM Unand Minta Jusuf Kalla Tuntaskan Target Tax Amnesty


Dibaca: 345 kali 
Minggu,04 September 2016 - 23:01:13 WIB
BEM KM Unand Minta Jusuf Kalla Tuntaskan Target Tax Amnesty

(Faktasumbar)Padang, Barisan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas berencana menggelar aksi damai saat kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke kampus tersebut, pada Senin (5/9).

Aksi damai tersebut untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa agar Wapres Jusuf Kalla dapat menuntaskan target Tax Amnesty yang telah menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, kata Edi Kurniawan, Presma BEM KM Unand melalui Menteri Sosial dan Politik BEM KM Unand, Gusti Fauzi saat ditemui di Padang, Minggu.

Fauzi mengatakan dalam kebijakan APBN 2016 pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75% atau sebesar Rp1.360,2 triliun.

Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut dinilai relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp1.294,3 triliun.

Namun, hingga akhir Juni 2016, katanya total utang pemerintah pusat tercatat Rp3.362,74 triliun atau mengalami kenaikan mencapai Rp39,38 triliun dibandingkan akhir Mei 2016, yaitu Rp3.323,36 triliun.

"Tujuannya untuk menutupi defisit anggaran, justru malah hutang Indonesia yang semakin membesar. Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Juni 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.622,75 triliun, naik dari akhir Mei 2016 yang sebesar Rp 2.563,29 triliun," ujarnya.

Pasca penerapan kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty, dana yang kembali ke Indonesia terus meningkat jelang berakhirnya bulan Agustus 2016. Namun demikian, dana tersebut masih jauh dari target repatriasi amnesti pajak yang mencapai Rp1.000 triliun hingga 31 Maret 2017.

"Artinya baru 0,76 persen dari target, sementara dana yang sudah dideklarasikan baru mencapai Rp 95,2 triliun dari target pemerintah Rp 4.000 triliun. Bila target tax amnesty tidak tercapai, maka defisit anggaran akan naik dan utang pasti akan bertambah," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini terlihat kacau balau, karena tax amnesty yang tidak mencapai target membuat pemerintah akan memprivatisasi empat BUMN yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Adapun Porsi saham yang di dari masing-masing BUMN yang diprivatisasi yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 51% , PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 80%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 65.05% , dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 70%, ungkapnya.

Privatisasi BUMN, kata Fauzi, diduga merupakan penghalusan kata dari Pemerintah untuk menjual Aset negara.

"Seperti yang telah kita ketahui, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara (Pusat /daerah) melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara (Pusat /daerah)," katanya.

Apa jadinya jika empat BUMN ini dijual ke pihak "asing", maka dapat di pastikan kepemilikan empat BUMN tersebut lambat laun akan menjadi milik "asing", ungkapnya.

Semua BUMN tersebut, katanya adalah kekayaan Indonesia yang semestinya dikelola oleh bangsa sendiri bukan pihak asing.

Akibat, katanya dari pengelolaan di beberapa badan usaha milik negara (BUMN) dikuasai oleh "asing" adalah keuntungan yang didapat pemerintah Indonesia lebih sedikit dibanding keuntungan yang didapat pihak asing.

"Dan kebijakan yang ambil ini bertentangan dengan ketentuan dan tidak sesuai dengan semangat yang bibawa oleh UUD Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3)," ujarnya.

Oleh karena itu, sebutnya BEM KM Unand Kabinet Sinergis dan Responsif (SINAR) meminta kepada Wapres RI Jusuf Kalla agar pemerintah harus segera menyelesaikan target tax amnesty, sehingga pemerintah terkesan tidak takut dan tunduk pada mereka yang memiliki kekuatan secara financial, serta menolak segala bentuk Privatisasi di 4 BUMN tersebut apapun alasannya.

"Terakhir, kembalikan modal BUMN sebesar-besarnya ke negara Indonesia karena tidak sesuai dengan semangat UUD Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3)," katanya. (rio)net


Akses Faktajateng.com Via Mobile m.faktajateng.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERKINI
BERITA TERPOPULER
KANTOR PUSAT:
Email: redaksifaktajateng@gmail.com
DOWNLOAD APP FAKTAJATENG.COM