Gugatan Praperadilan

Yosep Gugat Kepolisian dan Kejaksaan.


Dibaca: 322 kali 
Senin,10 April 2017 - 17:33:03 WIB
Yosep Gugat Kepolisian dan Kejaksaan.Theodorus Yosep Parera tunjukkan gugatan melawan kepolisian dan kejaksaan- Dadang DP

SEMARANG,FAKTAJATENG.com- Diduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan maupun penahanan yang dilakukan Polsek Genuk Semarang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, tujuh tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan tindak pidana penggelapan Erlina Iswahyuni gugat Pra Peradilan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) mulai Polda Jateng hingga Polsek Genuk dan istitusi Kejaksaan Agung RI dari tingkat Jateng hingga Kota Semarang ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (10/4).

Gugatan itu diajukan melalui kuasa hukum tersangka dari kantor Law Office Yosep Parera and Partners, yang terdaftar di PN Semarang dengan nomor: 04/Pid-Prap/2017/PN.Smg diterima langsung oleh panitera Joko Suhatno pada Senin, 10/4/2017. Adapun kerugian dalam kasus itu sekitar Rp23,5 juta, yang saat ini sudah dititipkan ke Kejari Semarang.

Ketua tim kuasa hukum tersangka, Theodorus Yosep Parera menjelaskan, alasan kliennya mengajukan gugatan Praperadilan karena kliennyaditangkap pertama kali pada 30 November 2016 lalu, dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP dan kemudian diperiksa sebagai tersangka pada 1 Desember 2016.

Namun setelah itu, lanjut Yosep, kliennya justru disuruh pulang, akan tetapi tiba-tiba ditangkap dan ditahan pada 2 Desember 2016 lalu. Setelah itu, pihaknya sempat mendatangi penyidik kepolisian untuk menanyakan alat bukti penetapan kliennya sebagai tersangka dan ditahan, akan tetapi penyidik kepolisian tidak dapat menunjukkan alat bukti yang sah.

“Maka pada malam itu juga kliennya dikeluarkan begitu saja oleh penyidik, karena khawatir akan di praperadilankan dan dilaporkan kepada Propam Polda Jawa Tengah,”kata Yosep kepada awak media.

Anehnya, kata Yosep, pada 6 April 2017 kliennya kembali ditangkap berdasarkan surat keterangan penyidik kepolisian dan langsungdiserahkan kepada penuntut umum Kejari Kota Semarang, untuk selanjutnya dilakukan penahanan lagi.

Atas berbagai kejanggalan itu, Yosep meminta hakim tunggal pra peradilan nantinya menjatuhkan 9 point putusan, beberapa diantaranya menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukannya untuk seluruhnya, menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka kepada kliennya tidaksah dan bertentangan dengan Undang-Undang RI, nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

”Apabila hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya,”katanya.

Atas permasalahan itu, Yosep mengaku kecewa dengan kinerja kepolisian dan kejaksaan yang langsung menerima pelimpahan perkara itu. Ia berharap kasus yang ditanganinya bisa menjadi pembelajaran bagi penyidik dan penuntut umum, agar masyarakat kecil tidak disemena-menakan saat sedang mengalami permasalahan hukum.

"Klien saya dijemput di tempatnya bekerja dan langsung dibawa ke kejaksaan untuk pelimpahan berkas," ujarnya.

Dalam perkara itu, Kapolsek Genuk Kompol Hendrawan juga dilaporkan ke Bidang Propam Polda Jawa Tengah atas dugaan tidak profesional dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan, yang menjerat warga Jalan Pucang Adi IV , Kelurahan Batursari, Kecamatan Mranggen,Erlina Iswahyuni. Sementara itu, tim Propam Polda Jawa Tengah juga langsung turun tanga. Selain memeriksa penyidik yang menangangani perkara itu di Polsek Genuk, petugas Propam juga sudah meminta keterangan tersangka yang saat ini sudah ditahan di Lapas Wanita Semarang.

Saat dikonfirmasi, Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Budi Haryanto membenarkan adanya laporan terhadap Kapolsek Genuk tersebut.

"Sedang ditindaklanjuti," katanya singkat.

Sedangkan, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Semarang Rudi Hartoko mengatakan Erlina Iswahyuni langsung ditahan usai dilimpahkan oleh penyidik Polsek Genuk. Menurutnya, mengenai pra peradilan atas kasus itu tidak ada masalah bagi pihaknya, karena itu merupakan kewenangan tersangka. Sedangkan terkait penahanan secara formal jelas bisa ditahan ada ketentuannya Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 4 KUHP.

"Nanti kita hadapi saat sudah persidangan, kami tidak mempermasalahkan itu, tersangka sendiri dijerat dengan Pasal 374 dan 372 tentang penggelapan dalam pekerjaan,”kata Rudi.

 

Reporter : Dadang DP

Editor: Aryo Permana


Akses Faktajateng.com Via Mobile m.faktajateng.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERKINI
BERITA TERPOPULER
KANTOR PUSAT:
Email: redaksifaktajateng@gmail.com
DOWNLOAD APP FAKTAJATENG.COM