Program BEM FIS UNNES

Diskusi Pelemahan KPK Hadirkan GMPK


Dibaca: 264 kali 
Jumat,21 April 2017 - 20:40:28 WIB
Diskusi Pelemahan KPK Hadirkan GMPKSejumlah pengurus dan beberapa peserta ikut berfoto bersama narasumber dari GMPK Kota Semarang usai diskusi tentang Pelemahan KPK di lorong C7, FIS UNNES- Dadang DP.

SEMARANG,FAKTAJATENG.com-Untuk mengasah pola pikir dan kekritisan mahasiswa, Departemen Sosial Politik pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (BEM FIS UNNES) maksimalkan program kerja Diskusi Obrolan Sosial Politik yang dilakukan rutin setiap bulan, seperti yang dilakukan di Lorong C7 pada, Kamis (20/4/2017) malam.

Diskusi tersebut membicarakan tentang Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tema “KPK Diteror, Bagaimana Nasib Koruptor?”, adapun pematik diskusi (narasumber) yang dihadirkan adalah Ketua dan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Bidang Konsultasi DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang, Joko Susanto dan Muhammad Nastain.

Dalam pertemuan itu, keduanya menyatakan memang ada pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis. Adapun kejadian terbarunya adalah penyiraman air keras dialami penyidik senior asal Kota Semarang Novel Baswedan. Selain itu, mengenai Rencana Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sempat menjadi polemik di Indonesia.

Menurut Joko ada pemangkasan kewenangan KPK dalam RUU tersebut. Kewenangan yang dipangkas seperti penyadapan, penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan penuntutan. Termasuk, dengan Pasal 4 RUU KPK yang mencantumkan definisi KPK hanya pada pencegahan korupsi, bukan pemberantasan yang mengarah pada penindakan.

"Tanpa penyebutan penindakan artinya upaya pemberantasan korupsi KPK hanya berfokus pada bidang pencegahan.Padahal kasus korupsi tak dapat tuntas jika tak diiringi penindakan,”kata pria yang akrab disapa Bung Joko tersebut.
 

Pihaknya juga mengoreksi kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bung Joko melihat ini sebagai bentuk ketidakpercayaan pada KPK. Padahal KPK sudah mengumpulkan bukti yang kuat pada masa penyelidikan.

"Penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus mendapat izin Ketua Pengadilan. Hal ini akan menimbulkan masalah birokrasi dan tentunya menghabiskan waktu panjang,”tandasnya.

Sementara itu, Muhammad Nastain menambahkan, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga menghambat pemberantasan korupsi. Ia menyebutkan, MK sebelumnya memutuskan bahwa kata "dapat" yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dihapuskan.

Dengan demikian, tindak pidana korupsi menurut pasal tersebut harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata. Ia juga menilai, putusan MK tersebut tidak tepat dan mengaburkan pengertian korupsi itu sendiri.

"Apabila ditelisik lebih jauh, tidak ada persoalan norma pada kedua pasal itu. Inti delik (bestandelen) dari kedua pasal itu adalah 'memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum' dan bukan pada 'dapat merugikan keuangan negara',"imbuhnya.

Terpisah, Ketua BEM FIS UNNES, Nurfhatulloh mengatakan, kalau kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja yang rutin diadakan pihaknya setiap bulan. Ia juga senang dengan kehadiran GMPK, pihaknya berharap ada kerjasama lain yang bisa dilaksanakan antar organisasi tersebut.

“Penyelenggaranya Departemen Sosial Politik. Kami berharap melalui diskusi tersebut, semua peserta bisa berpikir kritis dan mampu mengasah keilmuannya,”katanya singkat.

Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah pengurus GMPK Kota Semarang, seperti Reza Yoga Hatmoko, Sasetya Bayu Efendi, Fika R Izza, Ines Fiera Wijayanti dan Ketua Forum Jurnalis Komisi Yudisial (Forjuky) Jateng, M. Dasuki.

 

Reporter : Dadang DP

Editor: Aryo Permana


Akses Faktajateng.com Via Mobile m.faktajateng.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERKINI
BERITA TERPOPULER
KANTOR PUSAT:
Email: redaksifaktajateng@gmail.com
DOWNLOAD APP FAKTAJATENG.COM