Audiensi Menteri Desa

GMPK Akan Dilibatkan Jadi Satgas Dana Desa


Dibaca: 755 kali 
Jumat,05 Mei 2017 - 20:26:01 WIB
GMPK Akan Dilibatkan Jadi Satgas Dana DesaPerwakilan GMPK usai audiensi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo/ DOC GMPK Jateng
JAKARTA,FAKTAJATENG.com-Terkait banyaknya kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dana desa yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di Jawa tengah. Perhimpunan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) lakukan audiensi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada Jumat (5/5/2017).
 
Dalam pertemuan itu rombongan GMPK dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Irjen Pol (Purn) Dr Bibit Samad Riyanto yang juga mantan pimpinan Komisis Pemberantasan korupsi (KPK) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Satu perwakilan dari GMPK Jateng juga turut hadir yakni Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Ady Sriyono. Dalam pertemuan itu pihak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik atas audiensi itu, bahkan dari keterangan Ady pihak GMPK akan dilibatkan untuk menjadi satgas dana desa.
 
Dalam pertemuan itu, Ady Sriyono menyampaikan hasil study kasus yang sudah dilakukan GMPK Jateng di Kabupaten Grobogan . Menurutnya sistem pengelolaan keuangan desa terlalu tertutup karena hanya bisa diakses sekdes dan bagian Pemdes Bapedda Grobogan, sehingga cukup menyulitkan melakukan pendamping desa, terutama ketika penyusunan perencanaan anggaran pembangunan desa, dan menyusun laporan pertanggungjawaban.
 
“Masyarakat juga kesulitan dalam berperan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan desa sehingga proses transparasi menjadi tidak berjalan,”kata Ady dalam rilisnya.
 
Ady menilai terbatasnya jumlah Pendamping Desa (PD) bidang tekhnik membuat tidak maksimalnya proses fasilitasi PD terutama terkait proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di desa. Ia menganggap regulasi dana desa di tingkat kabupaten berupa Perbup dana desa, yang menempatkan peran pendamping desa melebihi tupoksi, nantinya akan menyulitkan desa maupun PD dalam melaksanakannya terutama implikasi hukum kedepan jika muncul persoalan di kemudian hari. 
 
Atas persoalan itu, pihakmnya menawarkan akses Siskeudes bagi masyarakat dan PD, serta fasilitasi peningkatan kapasitas PD dalam pengelolaan keuangan desa, untuk segera menerapkan Siskeudes format BPK RI. 
 
“Penambahan mobilisasi PD bidang tehnik sesuai kebutuhan di masing-masing kecamatan. Kami juga menyarankan juklak dan juknis bisa keluar Juni tahun sebelumnya, sehingga pagu indikatif dana desa bisa keluar di bulan Agustus tahun sebelumnya,”sebutnya.
 
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan, anggaran belanja dana desa yang kini berjalan saat ini sedang dilakukan evaluasi.Evaluasi diantaranya mencakup tertib administrasi, transparansi dan belajar akuntabel.
“Di desa-desa Jawa Tengah ini, saya perintahkan agar memasang APBDes-nya ditempat yang mudah dilihat oleh rakyat,” kata Ganjar.
 
Ganjar juga meminta nantinya melibatkan partisipasi masyarakat.Sehingga skala prioritas yang diharapkan oleh masyarakat terakomodir. Ia mengatakan para pendamping juga diharuskan mendampingi aparat desa agar tidak keliru, dan sekarang sistim informasi desa yang mau dibantu oleh BPKP segera teraplikasi.
 
Reporter : Dadang DP
Editor : Aryo Permana
 

Akses Faktajateng.com Via Mobile m.faktajateng.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERKINI
BERITA TERPOPULER
KANTOR PUSAT:
Email: redaksifaktajateng@gmail.com
DOWNLOAD APP FAKTAJATENG.COM