Usulan Hak Angket KPK

GMPK Minta Tiga Dewan Asal Jateng Tak Dipilih Lagi


Dibaca: 242 kali 
Jumat,05 Mei 2017 - 20:35:15 WIB
GMPK Minta Tiga Dewan Asal Jateng Tak Dipilih Lagi

SEMARANG,FAKTAJATENG.com-Tiga nama anggota DPR dari Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Tengah yang diduga ikut serta meloloskan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai ‎Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jateng, Edy Susanto dan Wakil Ketua Komunitas Pemerhati Korupsi (KOMPAK) Jateng, Sekti Wibowo telah mencederai hati rakyat Jawa Tengah.‎ Untuk itu keduanya meminta baik partai pengusungnya maupun personalnya tidak dipilih lagi saat maju sebagai calon Gubernur maupaun anggota DPR dan DPRD di wilayah Jateng.

Adapun tiga anggota DPR itu yakni Asrul Sani dari PPP untuk Dapil Jateng X,  Noor Achmad dari Partai Golkar untuk Dapil Jateng  II, Endang Srikarti Handayani dari partai Golkar utk dapil Jateng V.‎ Terhadap 3 wakil rakyat tersebut Edy meminta, mandat yang sudah diberikan harus dinyatakan dicabut. Menurutnya segala sikap dan keputusannya ke depan  tidak lagi merupakan bagian dari aspirasi takyat Jawa Tengah.

"Bagi publik ini sebuah drama yang tragis dan memilukan dalam upaya pemberantasana korupsi. Ada sebanyak 26 anggota DPR dari 8 fraksi yang menandatangani usulan hak angket tersebut yang mayoritas berasal dari Komisi III,"kata Ketua GMPK Jateng, Edy Susanto kepada wartawan, Jumat (5/5/2017)

Menurutnya hak angket merupakan bagian dari upaya melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Ia menyampaikan, anggota DPR pendukung hak angket tidak menginginkan agenda pemberantasan korupsi  menguat karena akan menjadi bumerang bagi mereka yang ikut menikmati mega korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Jelas sekali DPR tidak merepresentasikan kepentingan dan suara rakyat. Tetapi lebih mengedepankan kepentingan dan aspirasi sendiri serta partai politiknya‎,"tandasnya.

Wakil Ketua KOMPAK Jateng, Sekti Wibowo justru meminta 3 anggota DPR RI tersebut, baik partainya maupun persoalnya tidak dipilih lagi saat mencalonkan kepala daerah ataupun anggota DPR baik di pusat dan daerah.

Menurutnya hak angket justru merugikan pemberantasan korupsi yang artinya uang rakyat akan terus dinikmati oknum elit negeri dan kroni-kroninya.

"Anggota DPR yang mendukung hak angket  secara terang dan jelas  telah mencederai mandat yang diberikan rakyat. Sikap mendukung hak angket bukan merupakan aspirasi dan kehendak dari Jateng,"tandasnya.‎

Dia menganggap pelolosan hak angket yang dipimpin Fahri Hamzah tersebut merupakan sebuah drama rapat paripurna DPR sehingga tidak menarik dan mengecewakan publik. 

"Dalam hak angket itu seakan mempertontonkan kegilaan anggota DPR terkait pemberantasan korupsi, makanya terus ngotot dan di gol-kan,"tandasnya.

Reporter : Dadang DP

Editor: Aryo Permana


Akses Faktajateng.com Via Mobile m.faktajateng.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERKINI
BERITA TERPOPULER
KANTOR PUSAT:
Email: redaksifaktajateng@gmail.com
DOWNLOAD APP FAKTAJATENG.COM