Empat Tahun Berjuang Lawan PT KAI

Warga Bulu Lor Wadul Peradi


Dibaca: 118 kali 
Senin,19 Juni 2017 - 17:08:50 WIB
Warga Bulu Lor Wadul PeradiPeradi Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera hadir bersama tim, tinjau lokasi bekas pengusuran PT KAI di wilayah RW 02, Jalan Noroyono, Bulu Lor, Semarang Barat-DADANG DP

SEMARANG,FAKTAJATENG.com-Empat tahun lebih PT Kreta Api Indonesia (KAI) tak kunjung memberi keadilan dang anti rugi ataupun ganti untung terhadap 52 warga Bulu Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, atas dibangunnya rel ganda perlintasan Kereta Api diwilayah tersebut. Akhirnya warga mengadukan masalahnya ke kantor DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang untuk membantu menangani masalahnya.

Koordinator 52 warga Bulu Lor, Tri Haryono mengaku terkait masalah itu, sebenarnya warga juga memiliki keabsahan berupa sertifikat yang dimiliki 51 Kepala Keluarga (KK), namun dari jumlah itu tinggal 22 warga lagi yang belum mendapatkan. Bahkan hingga saat ini, diakui Tri sejumlah rumah yang tersisa sudah rentak-retak akibat adanya pembangunan rel tersebut.

“Kami menuntut hak kami, harapan kami mohon sertifikat 22 warga diberikan, kami juga minta ganti rugi ataupun ganti untung. Bagaimanapun banyak kerusakan rumah dampak dari perbaikan rel ganda,”kata Tri, yang juga Bendahara RT 01/ RW 02, Jalan Noroyono, Bulu Lor ini, saat ditinjau tim Peradi Semarang, Minggu (18/6/2017).

Pembongkaran tersebut, diakui Tri tanpa rasa kemanusiaan yang sudah dilakukan pada 1 November 2013 lalu. Untuk putusan Mahkamah Agung (MA) baru diterima pihaknya 18 Mei 2017. Atas putusan itu, diakuinya gugatan warga ditolak, namun demikian eksepsi dari KAI juga ditolak. Dia juga mengatakan, atas masalah itu dari 52 KK sebagian sudah dijual, namun demikian dari 52 KK tersebut sama sekali belum mendapat ganti rugi ataupun ganti untung.

“Kalau ganti paku ada sebagian sebagai bentuk uang kerohiman, tapi yang dapat uang cuma 47 KK. Kami mencari keadilan, kami juga sudah kasasi ke MA namun ditolak,”tandasnya.

Tri mengaku kecewa, atas putusan kasasi tersebut karena eksekusi yang dilakukan PT KAI tidak melanggar hukum. Menurutnya, seandainya fatwa MA dan putusan kasasi demikian, maka Indonesia yang katanya negara hukum jelas tak berpihak pada rakyat kecil.

“Nanti institusi atau badan hukum lain akan melakukan semena-mena terhadap rakyat kecil. Kasasi itu tak adil, jadi kami memohon Peradi Semarang pimpinan pak Yosep Parera bersedia ajuka PK (Peninjauan Kembali,red) agar kebenaran hukum bisa dibuktikan,”tandasnya.

Menanggapi masalah itu, Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan, setelah mendapatkan keluhan warga yang diwakili Tri Haryono ke kantornya tiga minggu sebelumnya, maka kedatangannya sengaja meninjau lokasi masalah. Ia mengatakan, dalam putusan kasasi MA memang mengalahkan putusan warga terkait pergantian atas tanah yang dipakai KAI yakni, paling besar ukuran 11x10 meter dan yang kecil 3x7 meter.

Akan tetapi dari data yang diperolehnya dilapangan, lanjut Yosep, ternyata warga sudah menempati tanah tersebut sejak 1980 lalu. Sehingga pihaknya akan mencocokkan bukti. Menurutnya, berdasarkan keterangan warga dan survei lokasi diakatakannya sekalipun tanah itu milik KAI, memang warga harus melepaskan haknya. Akan tetapi negara seharusnya juga wajib memberikan ganti kerugian atau keuntungan untuk warga.

“Kita akan mempelajari berkas kasasi secara teliti. Awal Juli kita lakukan edukasi dan penyampaian langkah hukum kepada warga, yang jelas kita akan sampaikan surat ke Presiden, dan dimungkinkan akan kami ajukan PK atau gugatan baru yang tidak ne bis in idem,”kata Yosep didampingi timnya


Warga Bulu Lor lainnya, Mochmmad Santoso Rahawarin mengatakan, dalam kasus itu, informasi yang diperolehnya PT KAI memiliki surat bukti sejak jaman Belanda. Namun demikian, ia meminta seharusnya tetap menggunakan Undang-Undang (UU) terbaru, bukan surat lama. Atas pembongkaran itu, ia mengaku hanya mendapat uang ganti paku atau ongkos bongkar sebesar Rp 4juta.

“Kalau ganti untung atau ganti rugi ndak ada. Yang dapat ganti paku besarannya dari Rp 1juta hingga Rp 6juta setiap KK, tergantung bangunan permanane atau semi permanen,”sebutnya.

Terpisah, Manager Humas PT Kereta Api Daerah Operasi IV Semarang Edy Kuswoyo mengatakan akan berkordinasi terlebih dahulu dengan bagian hukum PT KAI, terkait rencana warga melalui pendampingan Peradi Semarang tersebut.Ia juga memastikan atas masalah itu menghormati putusan hukum.

"Terimakasih infonya Mas, Pada intinya Kereta Api menghormati proses hukum, kami juga menyesuaikan putusan pengadilan,”kata Edy singkat.

 

Reporter : Dadang DP

Editor: Aryo Permana


Akses Faktajateng.com Via Mobile m.faktajateng.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERKINI
BERITA TERPOPULER
KANTOR PUSAT:
Email: redaksifaktajateng@gmail.com
DOWNLOAD APP FAKTAJATENG.COM