SEMARANG – Data desil bantuan sosial kembali menjadi sorotan. Akurasi pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dipertanyakan menyusul munculnya keluhan warga yang kehilangan akses bantuan sosial setelah mengalami perubahan klasifikasi. Persoalan ini mengemuka dalam diskusi Podcast Dakwah Jateng pada Selasa (27/10/2026), yang membahas risiko ketidaktepatan data dan dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Di balik angka dan klasifikasi kesejahteraan, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat?
Pertanyaan ini penting ketika perubahan status dalam basis data dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pendidikan.
Dalam diskusi yang dipandu Yoki Al Fikar tersebut, pengamat ekonomi sekaligus akademisi Fadli Hudaya, SEI, bersama intelektual Muslim Ustaz Abdullah, S.T., M.T., mengulas persoalan sistem desil dari perspektif kebijakan sosial, kondisi masyarakat di lapangan, dan prinsip keadilan dalam Islam.
Pembahasan tidak hanya menyoroti metode pendataan, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana sistem klasifikasi kesejahteraan mampu mengenali kebutuhan nyata setiap keluarga.
Data Desil dan Persoalan Akurasi Kesejahteraan
Fadli Hudaya menjelaskan bahwa desil merupakan metode pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Sistem tersebut digunakan untuk membantu pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi penduduk sekaligus menentukan prioritas penerima berbagai program bantuan.
Dalam perkembangannya, pendataan sosial ekonomi di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan, mulai dari Basis Data Terpadu (BDT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga sistem data sosial ekonomi yang lebih baru.
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan pendataan dan meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah.
Namun, menurut Fadli, semakin luas cakupan data tidak otomatis menjamin bahwa kondisi ekonomi setiap keluarga telah tergambarkan secara akurat.
Persoalan dapat muncul ketika hasil klasifikasi digunakan sebagai dasar penentuan kelayakan bantuan, sementara kondisi riil keluarga belum sepenuhnya teridentifikasi.
Akibatnya, keluarga yang secara ekonomi masih mengalami kesulitan berpotensi masuk dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi dan kehilangan akses terhadap bantuan.
Metode Pendataan dan Akurasi Data Desil
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penggunaan pendekatan Proxy Means Testing (PMT), yaitu metode memperkirakan tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui sejumlah indikator sosial ekonomi.
Indikator tersebut dapat mencakup kondisi tempat tinggal, jenis lantai dan dinding rumah, kepemilikan aset, fasilitas rumah tangga, serta karakteristik keluarga.
Menurut Fadli, pendekatan ini memiliki keterbatasan apabila indikator statistik tidak disertai pendalaman terhadap situasi ekonomi keluarga secara individual.
Rumah yang terlihat layak, misalnya, belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya. Bangunan tersebut bisa merupakan warisan keluarga, diperoleh melalui utang, atau bahkan bukan milik sendiri.
Hal serupa berlaku terhadap kepemilikan kendaraan, telepon genggam, maupun peralatan rumah tangga.
Sebuah keluarga mungkin memiliki sepeda motor, tetapi masih kesulitan membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan pangan, atau membayar pengeluaran rutin rumah tangga.
Sebaliknya, kondisi tempat tinggal yang sederhana juga tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan keadaan ekonomi penghuninya.
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan indikator statistik kesejahteraan dengan kondisi ekonomi nyata pada tingkat individu.
Data agregat memang dapat membantu pemerintah membaca pola kesejahteraan penduduk secara luas. Namun, ketika data digunakan untuk menentukan hak sebuah keluarga atas bantuan, ketepatan informasi pada tingkat rumah tangga menjadi sangat penting.
Dampak Perubahan Desil terhadap Bantuan Sosial
Dampak yang paling mengkhawatirkan dari persoalan pendataan adalah kemungkinan terputusnya bantuan bagi keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan.
Dalam diskusi tersebut, Fadli menyoroti keluhan masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial, tetapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi kriteria setelah terjadi perubahan klasifikasi kesejahteraan.
Persoalan serupa juga muncul dalam pembahasan mengenai akses pendidikan.
Ustaz Abdullah menceritakan kasus seorang anak yang berharap memperoleh bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, berdasarkan informasi yang disampaikannya, keluarga anak tersebut masuk dalam kelompok desil yang tidak memenuhi kriteria program yang dituju.
Padahal, menurut penuturannya, keluarga tersebut masih mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan anak.
Contoh ini memperlihatkan bagaimana klasifikasi administratif dapat berdampak langsung terhadap kesempatan masyarakat memperoleh layanan dasar.
Meski demikian, kasus yang disampaikan dalam diskusi tersebut merupakan ilustrasi persoalan di lapangan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh penerapan sistem desil mengalami kesalahan serupa.
Hal yang perlu dipastikan adalah apakah perubahan status dalam basis data benar-benar mencerminkan perubahan kondisi kesejahteraan keluarga.
Pentingnya Pemutakhiran Data Penerima Bansos
Fadli juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data secara berkala.
Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Kendaraan yang sebelumnya dimiliki bisa dijual atau digadaikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pendapatan rumah tangga juga dapat menurun akibat kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, maupun meningkatnya beban utang.
Apabila perubahan tersebut tidak segera tercatat, informasi yang digunakan untuk menentukan kelayakan bantuan berisiko tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya.
Di sisi lain, pemutakhiran data bukan pekerjaan sederhana. Proses tersebut membutuhkan koordinasi, sumber daya, dan mekanisme verifikasi yang memadai.
Masyarakat juga perlu mengetahui prosedur pengajuan koreksi apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi aktual.
Dalam diskusi tersebut, Fadli menilai masyarakat masih dapat menghadapi kebingungan ketika hendak memperbaiki klasifikasi desilnya.
Pengelolaan dan pemanfaatan data yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), dinas sosial, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya, menuntut koordinasi yang jelas.
Karena itu, mekanisme pengaduan, verifikasi lapangan, serta pembaruan informasi harus dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Jangan sampai persoalan administratif justru menjadi hambatan bagi keluarga yang sedang membutuhkan bantuan.
Perspektif Islam: Pendataan Harus Berpihak pada Keadilan
Selain membahas persoalan teknis, diskusi tersebut mengangkat persoalan pendataan kesejahteraan dari perspektif Islam.
Ustaz Abdullah menjelaskan bahwa pengategorian kondisi sosial ekonomi pada dasarnya diperlukan. Negara perlu mengetahui masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pengelolaan zakat pun membutuhkan identifikasi terhadap pihak yang berkewajiban menunaikan zakat dan mereka yang berhak menerimanya.
Namun, menurutnya, persoalan mendasar bukan sekadar keberadaan kategori kesejahteraan, melainkan ketepatan standar yang digunakan dan tujuan pendataan tersebut.
Dalam perspektif Islam yang dipaparkannya, kondisi fakir, miskin, dan kelompok yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidup perlu dibedakan berdasarkan keadaan sebenarnya.
Penilaian tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan posisi relatif seseorang dibandingkan dengan masyarakat lain.
Seseorang yang masuk kelompok kesejahteraan relatif lebih tinggi belum tentu telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebaliknya, posisi dalam kelompok tertentu juga tidak otomatis menggambarkan seluruh keadaan ekonomi seseorang.
Karena itu, Ustaz Abdullah menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan terperinci agar bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan.
Apabila masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan akibat ketidaktepatan klasifikasi, tujuan mewujudkan keadilan sosial menjadi sulit dicapai.
Prinsip tersebut juga berlaku dalam pengelolaan zakat. Penentuan kewajiban zakat harus mempertimbangkan ketentuan yang relevan, sementara penyalurannya harus memperhatikan pihak-pihak yang berhak menerimanya.
Dengan demikian, pendataan bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan tanggung jawab sosial berjalan secara tepat.
Baitul Mal dan Tanggung Jawab Negara terhadap Rakyat
Dalam pembahasan berikutnya, Ustaz Abdullah menguraikan konsep Baitul Mal dalam tata kelola keuangan negara menurut tradisi pemerintahan Islam.
Baitul Mal dijelaskan sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara, termasuk dana yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti peran petugas pengelola zakat atau amil yang tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga identifikasi penerima dan pendistribusian bantuan kepada pihak yang berhak.
Menurut Ustaz Abdullah, mekanisme tersebut membutuhkan data yang akurat hingga tingkat individu.
Pendataan yang hanya menggambarkan kondisi masyarakat secara umum dinilai belum memadai apabila tidak mampu menunjukkan kebutuhan nyata setiap orang atau keluarga.
Ia turut membedakan orientasi pelayanan publik dalam perspektif Islam dengan pendekatan yang menurutnya terlalu menitikberatkan pembatasan pengeluaran negara.
Dalam pandangannya, melayani masyarakat merupakan bagian dari amanah kepemimpinan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata beban anggaran.
Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan rakyat dan mempermudah mereka memperoleh pelayanan yang menjadi haknya.
Perspektif tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab pemerintahan.
Data Bukan Sekadar Angka, Ada Nasib Masyarakat di Dalamnya
Diskusi Podcast Dakwah Jateng memperlihatkan bahwa persoalan desil tidak berhenti pada metode pengelompokan statistik.
Di balik angka dan klasifikasi terdapat keluarga dengan kebutuhan yang beragam, mulai dari pangan, tempat tinggal, hingga pendidikan anak.
Karena itu, kualitas pendataan perlu dinilai bukan hanya dari luasnya cakupan populasi, tetapi juga dari kemampuannya menggambarkan kondisi riil masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
Ketepatan data, verifikasi lapangan, pemutakhiran informasi, dan mekanisme koreksi yang mudah diakses menjadi sejumlah aspek penting yang mengemuka dalam pembahasan tersebut.
Pada saat yang sama, penetapan kelayakan bantuan tetap perlu mempertimbangkan ketentuan masing-masing program. Sistem desil dapat menjadi instrumen pemetaan, tetapi persoalan ketidaksesuaian data memerlukan mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian yang jelas.
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi yang tercatat, kejelasan prosedur pengaduan dan verifikasi menjadi hal penting agar persoalan dapat diperiksa berdasarkan bukti serta keadaan aktual.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan bantuan sosial tidak cukup diukur dari tersusunnya basis data atau berjalannya sistem klasifikasi.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui diskusi ini, Podcast Dakwah Jateng, yang hadir setiap Selasa malam, mengajak masyarakat melihat kebijakan sosial secara lebih kritis sekaligus menempatkan akurasi pendataan dan keadilan dalam pelayanan publik sebagai persoalan yang layak terus dibahas.
Sebab, di balik setiap angka dalam data kesejahteraan, ada kehidupan nyata yang tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui klasifikasi.
Leave a comment